The Experts below are selected from a list of 22032 Experts worldwide ranked by ideXlab platform
Pardede, Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SPAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
2021Co-Authors: Pardede, Yohana Tanti Gress Tajom ParsaulianAbstract:The title of this thesis is Legal Protection for SPaylater Users in the Shopee Application which is reviewed based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study analyzes the fulfillment of SPaylater Consumer rights based on the Consumer Protection Law Number 8 of 1999. The problem formulation of this research is how is the implementation of legal Protection for SPaylater users in the Shopee application based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? The purpose of this study is to see the legal Protection of SPaylater users. Legal research is conducted using normative research methods that use Laws and regulations on Consumer Protection as well as secondary legal materials in the form of books, journals, legal facts and interviews. Based on the legal research method, it can be argued that Consumer Protection has fulfilled the Consumer rights of SPaylater users in the Shopee mobile application. In terms of providing security, information, being heard and complaining, Protection, Protection, non-discrimination and receiving compensation based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protectio
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SPAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
2021Co-Authors: Pardede, Yohana Tanti Gress Tajom ParsaulianAbstract:The title of this thesis is Legal Protection for SPaylater Users in the Shopee Application which is reviewed based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study analyzes the fulfillment of SPaylater Consumer rights based on the Consumer Protection Law Number 8 of 1999. The problem formulation of this research is how is the implementation of legal Protection for SPaylater users in the Shopee application based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? The purpose of this study is to see the legal Protection of SPaylater users. Legal research is conducted using normative research methods that use Laws and regulations on Consumer Protection as well as secondary legal materials in the form of books, journals, legal facts and interviews. Based on the legal research method, it can be argued that Consumer Protection has fulfilled the Consumer rights of SPaylater users in the Shopee mobile application. In terms of providing security, information, being heard and complaining, Protection, Protection, non-discrimination and receiving compensation based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protectio
Pahlefi Pahlefi - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
-
Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Jambi
'Faculty of Education and Teacher Training Jambi University', 2021Co-Authors: Marbun Novalia, Pahlefi PahlefiAbstract:The writing of this thesis examines the resolution of Consumer disputes through the establishment of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in the city of Jambi. The purpose of writing, knowing and analyzing Consumer dispute resolution through BPSK so that it becomes urgent in the city of Jambi. Formulation of the problem regarding the form of Consumer dispute resolution in the city of Jambi and the importance of non-litigation resolution, namely through BPSK so that it becomes urgent in the city of Jambi. The research method used is empirical research with descriptive qualitative analysis research specifications. The findings in this thesis, first of the twenty-two Consumer complaints to the Indonesian Consumers Foundation (YLKI), ten cases of Consumer disputes that entered the BPSK district / city of Bungo, five cases of Consumer disputes that were submitted to the BPSK regency / city of Sarolangun. It appears that Consumer complaint disputes will continue because the relationship between business actors and Consumers is intertwined with one another. Second, the process of Consumer dispute resolution assisted by YLKI is limited and does not have the final power as BPSK. Then, the government's attention is needed as an effort to improve the welfare of the community in helping people resolve Consumer disputes by facilitating BPSK as a special body based on the mandate of Consumer Protection Law. Abstrak Penulisan skripsi ini mengkaji mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota jambi. Tujuan penulisan, mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK sehingga menjadi urgen di kota jambi. Rumusan masalah mengenai bentuk penyelesaian sengketa konsumen di kota jambi dan pentingnya penyelesaian non litigasi yaitu melalui BPSK sehingga menjadi urgen di kota jambi. Metode penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis kualitatif. Temuan dalam skripsi ini, pertama dari dua puluh dua pengaduan konsumen kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sepuluh kasus sengketa konsumen yang masuk ke BPSK kabupaten/kota bungo, lima kasus sengketa konsumen yang masuk ke BPSK kabupaten/kota sarolangun. Terlihat bahwa sengketa pengaduan konsumen akan terus berlangsung karena hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang saling terikat satu sama lain. Kedua, adapun proses penyelesaian sengketa konsumen yang dibantu oleh YLKI terbatas dan tidak mempunyai kekuatan final seperti halnya BPSK. Kemudian, diperlukan perhatian dari pemerintah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa konsumen dengan memfasilitasi BPSK sebagai badan khusus berdasarkan amanat undang – undang perlindungan konsumen
Simal, Abdul Haris - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
-
Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Klausula baku: Studi pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2020Co-Authors: Simal, Abdul HarisAbstract:INDONESIA : Klausula baku merupakan perjanjian sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha dalam aktifitas bisnisnya. Salah satu bentuk klausula baku dapat dilihat dalam bukti pembayaran di Toko Makanan Kartika Sari Ujung Berung, Bandung dan Toko Swalayan CV. Dedes Kebun Cengkeh, Ambon. Model klausula seperti ini dilakukan oleh pelaku usaha agar terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku, menganalisis bentuk pelarangan klausula baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan menganalisis pencantuman klausula baku dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam bukti pembayaran: “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan lagi”. Penelitian ini dilakukan dengan kerangka berpikir bahwa kalusula baku yang dicantumkan dalam bentuk bukti pembayaran dapat dilihat dari pandangan hukum ekonomi syariah. Konsumen memiliki hak dan kewajiban seperti halnya pelaku usaha yang tidak bisa dilupakan. Sebagaimana diharapkan bahwa perlindungan konsumen sudah seharusnya diperhatikan agar terjadinya keseimbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan (Library Research), dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikelola menggunakan teknik pengumpulan data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa klausula baku dalam bentuk bukti pembayaran merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui mesin elektronik. Sehingga hal tersebut, mencedrai ketentuan dari pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang asas dalam jual beli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah konsumen yang mengalami kebijakan seperti ini, diberikan hak khiyar sebagaimana diatur dalam pasal 232, 235, 236, dan 237. Apabila konsumen tidak memiliki pengetahuan, konsumen dapat mengajukan penggantian kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan ta’wid sesuai pasal 20 KHES. ENGLISH : The standardized clause is a unilateral agreement made by the business actors in their business activities. The examples of this standardized clause can be seen in the payment receipt from Kartika Sari Ujung Berung Food Stores, Bandung and CV. Dedes Kebun Cengkeh Supermarkets, Ambon. This clause model is to avoid losses caused by Consumers. This study aims to analyze the position of Consumers and business actors in the inclusion of the standardized clause, to analyze the prohibition from the standardized clause in Indonesia’s Consumer Protection Law, and to analyze of the inclusion of the standardized clause in the Sharia Economic Law Compilation in the payment receipt written: “Goods that have been purchased cannot be exchanged/returned”. This study was conducted with the framework of thinking that the standardized clause that is written in the receipt could be viewed from the islamic economic Law perspective. Consumers also have rights and obligations like business actors that cannot be forgotten. As had been emphasized, Consumer Protection should also be considered to create a balance. This study applied the library research method using a juridical normative approach. The type of data in this study was descriptive qualitative data. Furthermore, the data was managed using data collection techniques of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results confirmed that the standardized clause in the payment receipt is an innovation made by business actors applying electronic devices. Therefore, it violates the statue of Article 18 of Indonesia’s Consumer Protection Law and Article 21 of the Sharia Economic Law Compilation concerning the principles of buying and selling. However, according to the Sharia Economic Law Compilation, Consumers who experience such policies are given the right of khiyar as regulated in Articles 232, 235, 236, and 237. Nevertheless, if Consumers do not have knowledge of this matter, they can file for compensation as regulated in Article 19 of Indonesia’s Consumer Protection Law and claim ta’wid as regulated in Article 20 of the Sharia Economic Law Compilation. ARAB : البنود القياسي هو قواعد تم إعدادها وتحديدها مسبقًا من جانب واحد من قبل الفاعلين التجاريين كما هو موضح في وثيقة ويجب أن يفي بها المستهلكون ، يمكن رؤية شكل واحد من الشروط القياسية في أوامر الدفع في متجر المواد الغذائية "كارتيكا ساري أوجوج باروج باندوج والسوبر ماركت". ديديس كيبون كلوف ، أمبون. يتم تنفيذ نموذج الفقرة مثل هذا من قبل الجهات الفاعلة التجارية لتجنب الخسائر التي تسببها المستهلكين الأهداف هذا البحث تحليل موقف المستهلكين والجهات التجارية الفاعلة في إدراج البنود القياسية ، وتحليل شكل حظر البنود القياسية في قانون حماية المستهلك ، وتحليل إدراج البنود القياسية في تجميع القانون الاقتصادي الشرعي الوارد في أوامر الدفع: "السلع التي تم شراؤها ليست يمكن استبداله أو إعادته مرة أخرى ". وقد تم إجراء هذا البحث في إطار التفكير في أن الكالس القياسي الذي تم تضمينه في شكل عصا يمكن رؤيته من وجهة نظر القانون الاقتصادي الإسلامي. المستهلكون لديهم حقوق وواجبات وكذلك رجال أعمال لا يمكن نسيانهم. كما تم التأكيد على ضرورة مراعاة حماية المستهلك من أجل إيجاد توازن. طريقة البحث المستخدمة هي البحث في المكتبات (أبحاث المكتبة) ، باستخدام نهج معياري قانوني. نوع البيانات المستخدمة هو نوعي وصفي. بعد ذلك ، تتم إدارة البيانات باستخدام تقنيات جمع البيانات للمواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية والمواد القانونية الجامعية. ونتائج هذه الدراسة أن البند القياسي في شكل كومة دفع هو ابتكار من قبل الشركات من خلال الأجهزة الإلكترونية. وعليه ، فإن ذلك يخالف أحكام المادة 18 من قانون حماية المستهلك والمادة 21 من مجموعة القوانين الاقتصادية الشرعية المتعلقة بمبادئ البيع والشراء. ومع ذلك ، وفقًا لتجميع قوانين الشريعة الاقتصادية ، يُمنح المستهلكون الذين يجرون مثل هذه السياسات حق الخير كما هو منصوص عليه في المواد 232 و 235 و 236 و 237. ومع ذلك ، إذا لم يكن لدى المستهلكين معرفة بهذا الأمر ، يمكنهم تقديم تعويض للحصول على تعويض كما هو منصوص عليه في المادة 19 من القانون قوانين حماية المستهلك والتأمين وفقاً للمادة 20 من المملكة
Iswandi Erick - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
-
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 123/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten
2020Co-Authors: Iswandi ErickAbstract:ABSTRAK Hukum Perlindungan Konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengomsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau pergantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya. Salah satu sengketa konsumen adalah yang terjadi antara PT Bank Danamon, Tbk dengan Indra Lesmana Pane yang diselesaiakan melalui jalur litigasi dengan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa konsumen dan mengetahui putusan hakim antara PT Bank Danamon, Tbk dengan Indra Lesmana Pane di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo maka putusan BPSK dalam perkara aquo harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum. ===================================================================================================== ABSTRACT The Consumer Protection Law is an interesting issue and is a concern of the Government of Indonesia. Consumer Protection explains that Consumer rights include the right to comfort, security and safety in consuming goods and or services; the right to choose goods and or services and to obtain said goods and or services in accordance with the exchange rate and conditions and guarantees promised; the right to be treated or serviced properly and honestly and not discriminatory, the right to get compensation, compensation and or replacement, if the goods and or services received are not in accordance with the agreement or not as intended; etc. One of the Consumer disputes is what happened between PT Bank Danamon, Tbk and Indra Lesmana Pane, which was settled through litigation with the decision of the Panel of Judges at the Rantau Prapat District Court. This study aims to determine the resolution of Consumer disputes and determine the judge's decision between PT Bank Danamon, Tbk and Indra Lesmana Pane in the Rantau Prapat District Court. The results of this study indicate that the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is not authorized to examine and adjudicate the Aquo case, so the decision of the BPSK in the Aquo case must be canceled and has no legal force
Muhammad Khoiruman - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
-
Fenomena Berkurangnya Misleading Advertising pada Iklan Baris di Surat Kabar (Penegakan Etika Periklanan untuk Perlindungan Konsumen): (Penegakan Etika Periklanan untuk Perlindungan Konsumen)
'Universitas Warmadewa', 2021Co-Authors: Wariati Ambar, Muhammad KhoirumanAbstract:Classified ads in newspapers are a form of advertisement widely used by small businesses or individuals who offer goods and services. This study aims to describe and explain the phenomenon of classified advertisements that often occur in newspapers, especially local newspapers, and to identify how far classified advertisements in newspapers follow advertising ethics and legislation so that readers as advertising objects are not misled by the information contained in the advertisements. This type of research is normative-empirical, which uses a qualitative approach. The research examines legislation, regulations that discuss advertising and Consumer Protection and empirically dig up information in the field about classified ad impressions in newspapers that are considered misleading advertising, and makes observations and digs up information to competent parties with the problem under study. The results showed that some classified advertisements in local newspapers with limited information made the advertisements misleading advertising. Still, there was the fact that there was a significant decrease in the number of classified ads in local newspapers as well as a reduction in the number of misleading advertising that was caused. This phenomenon is caused by 1) the number of classified advertisements as a whole has decreased drastically 2) The awareness of newspaper editors regarding Consumer Protection for advertisement readers in newspapers has begun to be implemented by accommodating Indonesian Pariwara Ethics, Law No: 8/1999 on Consumer Protection, Law No: 40/1999 concerning PRESS, Law No: 7 1996 concerning Food, and PP No.69 concerning Food Label and Advertising. 3) Much online advertising space, both paid and free, is also the cause of the reduction in misleading advertisements in newspapers today. Iklan baris di surat kabar adalah salah satu bentuk iklan yang banyak digunakan oleh kalangan pebisnis kecil atau perorangan yang menawarkan barang dan jasanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan fenomena iklan baris yang banyak terjadi di surat kabar terutama surat kabar lokal serta mengidentifikasi seberapa jauh iklan baris di surat kabar sesuai dengan etika periklanan dan perundangan sehingga pembaca sebagai obyek iklan tidak disesatkan dengan informasi yang ada pada iklan tersebut. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian mengkaji perundang-undangan, peraturan yang membahas tentang periklanan dan perlindungan konsumen serta secara empiris menggali informasi di lapangan mengenai tayangan iklan baris di surat kabar yang dianggap sebagai iklan yang menyesatkan, dan melakukan observasi serta menggali informasi kepada pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa iklan baris di surat kabar lokal dengan keterbatasan informasi menjadikan iklan mengarah sebagai sebuah misleading advertising, tetapi terdapat fakta atas penurunan yang signifikan jumlah iklan baris di koran lokal sekaligus berkurangnya jumlah misleading advertising yang ditimbulkan. Fenomena ini disebabkan oleh: 1) jumlah iklan baris secara keseluruhan berkurang drastis 2) Kesadaran redaksi surat kabar tentang Perlindungan konsumen terhadap pembaca iklan di surat kabar sudah mulai diterapkan dengan mengakomodasi Etika Pariwara Indonesia, UU No: 8/1999 tentang Perlindungan konsumen, UU No: 40/1999 tentang PERS, UU No:7 th 1996 tentang Pangan, dan PP No.69 tentang Label dan Iklan Pangan. 3) Banyaknya ruang iklan online baik berbayar maupun gratis juga menjadi penyebab berkurangnya misleading advertisng di surat kabar saat ini.